Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan rapat koordinasi untuk membahas fenomena banjir dan tanah longsor di kawasan lereng Gunung Slamet. Kegiatan ini di lakukan karena meningkatnya kejadian banjir bandang dan longsor yang berdampak pada masyarakat serta potensi ancaman bencana hidrometeorologi di masa depan.
Yang Terjadi Di Lereng Gunung Slamet
Sepanjang tahun 2025, terjadi beberapa kejadian bencana seperti banjir bandang di wilayah Guci dan Bumiayu yang terkait dengan hujan deras berulang. Fenomena ini memicu kekhawatiran terhadap berkurangnya fungsi ekosistem di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Gunung Slamet.
Pandangan DLHK Jawa Tengah Tentang Fungsi Lahan
Kepala DLHK Jawa Tengah mengakui bahwa alih fungsi lahan dan degradasi hutan masih menjadi tantangan serius. Termasuk bencana di kawasan Gunung Slamet. DLHK menyampaikan bahwa perubahan tutupan lahan, Misalnya dari hutan menjadi tanaman selulosa— dapat berdampak pada menurunnya daya resap air sehingga meningkatkan risiko erosi, banjir, dan longsor.
Alih fungsi lahan ini termasuk perubahan di wilayah hulu DAS yang dapat mengurangi kemampuan lereng tanah untuk menahan air dan menghambat aliran air secara alami.
Isu Pertambangan Dan Klarifikasi Resmi
Baru‑baru ini beredar kabar di media sosial tentang dugaan aktivitas tambang di lereng Gunung Slamet yang di nilai memicu bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Kementerian ESDM menegaskan bahwa saat ini tidak ada aktivitas pertambangan aktif di tubuh Gunung Slamet. Lahan yang sering di sebut sebagai “tambang” itu ternyata merupakan bekas jalan atau akses proyek lama (misalnya proyek panas bumi dari beberapa tahun lalu).
ESDM dan Pemprov juga menjelaskan bahwa lokasi tambang yang selama ini ada berada di kaki gunung. Pada elevasi yang jauh lebih rendah di banding lokasi kejadian longsor utama. Sehingga menurut tinjauan teknis tidak berkaitan langsung dengan kerusakan lereng.
Faktor Penyebab Bencana
Menurut kajian teknis dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, faktor utama yang memicu tanah longsor dan banjir di wilayah tersebut meliputi:
Curah hujan tinggi dan berkepanjangan, yang membuat tanah jenuh air dan kehilangan kekuatan stabilitasnya.
Topografi lereng yang curam, sehingga ketika tanah jenuh air, risiko longsor meningkat.
Jenis tanah atau litologi yang mudah lapuk, sehingga mudah tererosi.
Apa Tanggapan Pemerintah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menindaklanjuti isu lingkungan di Gunung Slamet dengan beberapa langkah, termasuk:
🔹 Mengusulkan kawasan Gunung Slamet menjadi Taman Nasional untuk memperkuat perlindungan ekosistemnya.
🔹 Membentuk Satgas Gabungan untuk mengawasi aktivitas lingkungan serta pengelolaan kawasan.
🔹 Advokasi pengelolaan DAS yang lebih baik dan mitigasi bencana bersama pemerintah pusat dan daerah terkait.
FAQ — Pertanyaan yang Sering Muncul
1. Apakah benar bencana di Gunung Slamet di sebabkan oleh pertambangan?
Menurut pernyataan resmi dari Pemprov Jateng dan ESDM, tidak ada aktivitas pertambangan aktif di lereng Gunung Slamet saat ini. Dan dugaan semacam itu bersifat HOAKS atau salah tafsir konten lama di media sosial.
2. Mengapa alih fungsi lahan di sebut penting?
Alih fungsi lahan dari hutan ke tanaman lain dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air, sehingga memicu erosi, banjir bandang, dan longsor ketika hujan deras terjadi.
3. Apa upaya mitigasi bencana yang dilakukan?
Upaya mitigasi mencakup koordinasi antar‑instansi, penyebaran informasi peta risiko gerakan tanah. Pengelolaan DAS, dan mempertimbangkan penetapan kawasan sebagai taman nasional untuk memperkuat perlindungan.
4. Apakah Gunung Slamet berstatus aman dari aktivitas vulkanik?
Gunung Slamet masih berstatus Level II – Waspada terkait aktivitas vulkanik, tapi status ini lebih berkaitan dengan potensi geologi internal dan bukan langsung terkait fenomena banjir atau longsor di permukaan.
Kesimpulan
Bencana banjir dan tanah longsor di lereng Gunung Slamet bukan semata di sebabkan oleh aktivitas pertambangan aktif. Dan isu itu telah di klarifikasi sebagai hoaks atau salah tafsir data lama.
DLHK Jawa Tengah dan pihak terkait menilai bahwa penyebab utama lebih banyak berkaitan dengan faktor hidrometeorologi (curah hujan tinggi). Kondisi tanah, serta dampak dari alih fungsi lahan dan degradasi hutan yang mengurangi fungsi resapan air.
Pemerintah terus melakukan mitigasi, memperkuat pengelolaan kawasan, dan mendorong perlindungan kawasan sebagai taman nasional untuk mencegah risiko bencana di masa depan.
